Klirens Etik

Pedoman1

PENGERTIAN
Klirens Etik (ethical clearance) adalah suatu instrumen untuk mengukur keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses penelitian.
Klirens etik penelitian merupakan acuan bagi peneliti untuk menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, dan keadilan dalam melakukan penelitian. Selain itu juga, guna melindungi peneliti dari tuntutan terkait etika penelitian.

PRINSIP DASAR KODE ETIK PENELITIAN
A. Bidang IPSK

  1. Menghormati individu (Respect for persons)
  2. Kemanfaatan (Beneficience): kewajiban secara etik untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan bahaya.
  3.  Berkeadilan (Distributive justice): Keseimbangan antara beban dan manfaat ketika berpartisipasi dalam penelitian.
  4.  Penelitian yang melibatkan manusia bertujuan untuk menemukan hal baru yang bermanfaat bagi manusia.
  5.  Suatu penelitian baru dapat dipertanggungjawabkan jika dilakukan dengan menghargai dan melindungi serta berlaku adil terhadap subjek penelitian sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, dimana penelitian tersebut dilaksanakan.
  6. Penelitian yang tidak valid secara ilmiah, berisiko tidak bermanfaat bagi manusia, maka dapat dikategorikan tidak etis.

B. Menggunakan Hewan Coba
prinsip utama 3R:

  1. Replacement atau penggantian mengacu kepada metode mensubstitusi hewan dengan program komputer, kultur sel atau Hewan Coba dengan tingkatan sensitifitas (sentient) lebih rendah;
  2. Reduction atau pengurangan melibatkan strategi menggunakan jumlah hewan minimal tanpa mengurangi validitas data atau berupa pengurangan perlakuan yang menimbulkan sakit dan stres.
  3. Refinement atau perbaikan berkenaan dengan modifikasi sistem pemeliharaan atau prosedur percobaan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan atau meminimalisasi sakit dan stres.

PERATURAN TERKAIT KLIRENS ETIK PENELITIAN DI LIPI

  1. Undang-undang No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi (UUSINAS-IPTEK).
  2. Peraturan Kepala LIPI Nomor 08/E/2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah dan membentuk Komisi Klirens Etik yang terdiri dari dua sub:
    Subkomisi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)dan
    Subkomisi bidang Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH)
    Secara struktur organisasi, kedua Subkomisi tersebut melekat dalam kedeputian IPSK dan IPH LIPI: Secara ex-officio diketuai oleh Deput iterkait.
  3. Peraturan Kepala LIPI Nomor 08/E/2013 diganti menjadi Peraturan LIPI Nomor 19 Tahun 2019. Pergantian nama Komisi Klirens Etik Penelitian LIPImenjadi:
    Komisi Klirens Etik Penelitian Bidang Ilmu Sosial Kemanusiaan
    Komisi Klirens Etik Menggunakan Hewan Coba.
  4. Peraturan LIPI Nomor 24 Tahun 2019: Komisi Klirens Etik merupakan salah satu unit kerja nonstruktural; dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala LIPI untuk menyelenggarakan pemberian klirens etik penelitian sebagai instrumen untuk mengukur keberterimaan secara etik dalam proses penelitian.

ALUR PERMOHONAN KLIRENS ETIK PENELITIAN

Proses permohonan klirens etik penelitian dapat diakses pada http://klirensetik.lipi.go.id/
atau klirensetik@mail.lipi.go.id