Pemberian Kewenangan TP2I

Pemberian Kewenangan Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) memiliki tujuan: (1) Menerapkan standar mutu pengelolaan penilaian dan penetapan angka kredit; dan (2) Melaksanakan proses penilaian dan penetapan angka kredit JFP secara transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik. Kewenangan TP2I diberikan kepada instansi yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi TP2I, yang terdiri dari: (1) Substansi (jumlah minimum profesor riset, peneliti utama, dan madya; rekomendasi TP2I dari Kepala LIPI; jumlah minimum peneliti instansi; dan selisih penilaian antara TP2I dengan TP3 tidak lebih dari 10%); dan (2) Manajemen (pemenuhan sistem manajemen mutu; sumber daya; dan kelembagaan). Bagi instansi yang tidak dapat memenuhi kriteria dalam persyaratan Substansi, maka secara otomatis usulan Akreditasi TP2I dinyatakan gugur sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penilaian berikutnya (Manajemen).

Instansi yang dinyatakan memenuhi persyaratan Akreditasi TP2I tersebut, berhak mendapatkan kewenangan TP2I untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit JFP jenjang Peneliti Pertama III/a s.d. Peneliti Muda III/d secara mandiri yang berlaku selama dua tahun. Namun, proses penilaian dan penetapan angka kredit tidak hanya berakhir ketika suatu instansi telah berhasil mendapatkan kewenangan TP2I. LIPI tetap bertanggung jawab dan memantau pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit JFP yang telah didelegasikan ke instansi tersebut. Hal itu dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi Kewenangan TP2I. Setiap instansi harus meningkatkan mutu proses penilaian dan penetapan angk akredit secara terus-menerus.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menentukan perpanjangan pemberian Kewenangan TP2I. Apabila hasilnya menunjukkan peningkatan mutu pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit, maka pemberian kewenangan dapat diperpanjang, sedangkan jika terjadi penurunan mutu penilaian dan penetapan angka kredit maka pemberian kewenangan dimungkinkan untuk dihentikan/dicabut.

Mekanisme Akreditasi TP2IPenghitungan Selisih Penilaian TP2I dan TP3Unsur Penilaian Akreditasi TP2IKewajiban Pascaakreditasi TP2IDaftar Instansi Penerima Akreditasi TP2I

Instansi yang akan mengajukan Akreditasi TP2I perlu mempertimbangkan pemenuhan persyaratan Substansi terlebih dahulu sebelum berlanjut ke tahap penilaian Manajemen. Persyaratan Substansi, terdiri dari:

  1. Memiliki paling sedikit satu Profesor Riset, dua Peneliti Utama dan tiga Peneliti Madya;
  2. TP2I telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala LIPI;
  3. Jumlah peneliti yang dimiliki Kementerian/LPNK/Daerah paling sedikit 50 orang;
  4. Selisih penilaian antara TP2I dengan TP3 tidak lebih dari 10% selama satu tahun terakhir (Bagi Instansi untuk perpanjangan akreditasi selisih penilaian tidak lebih dari 10 % dihitung selama dua tahun terakhir).

Sedangkan, persyaratan Manajemen terdiri dari:

  1. Sistem meliputi: pola pengelolaan, tata laksana, dokumentasi, dan arsip;
  2. Sumber daya meliputi: sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan pendanaan;
  3. Kelembagaan meliputi: TP2I dan Unit Kerja Litbang.

Instansi pemohon kemudian mengajukan surat permohonan Akreditasi TP2I yang ditujukan kepada Kepala LIPI dan ditembuskan kepada Kepala Sekretariat Akreditasi TP2I (Kepala Pusbindiklat Peneliti – LIPI) dan mengisi formulir-formulir pengajuan akreditasi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor 09/E/2013 tentang Pedoman Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti. Alur pengajuan Akrediasi TP2I dapat dilihat sebagai berikut:

Selisih penilaian dihitung berdasarkan nilai yang diusulkan oleh TP2I dan hasil penilaian TP3. Nilai TP2I ditentukan berdasarkan nilai yang diusulkan oleh masing-masing instansi ketika menyampaikan DUPAK/TAK kepada Sekretariat TP3. Sedangkan nilai TP3 adalah hasil penilaian yang dihitung dan diputuskan dalam sidang penetapan TP3 yang dihadiri oleh seluruh anggota TP3.

Seluruh hasil penilaian, baik MS (Memenuhi Syarat) maupun TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dimasukkan ke dalam perhitungan kecuali penilaian yang akan dinilai oleh penilai ketiga dan usul penilaian yang angka kreditnya telah ditetapkan sendiri oleh TP2I untuk jenjang jabatan Peneliti Pertama III/a sampai dengan Peneliti Muda III/d.

Hasil Penilaian TP3 (HP), baik Memenuhi Syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dimasukkan ke dalam perhitungan dan dibandingkan dengan Nilai TP21 (Usul) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Nilai MS yang diperhitungkan adalah nilai PAK (Penetapan Angka Kredit) yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua TP3, kecuali nilai MS maintenance. Khusus untuk nilai MS maintenance, nilai yang dihitung adalah nilai yang disahkan dalam sidang bulanan TP3
  2. Nilai TMS yang dimasukkan adalah:
    a) Jika dinilai oleh satu orang, maka nilai dari penilai tersebut yang dihitung;
    b) Jika dinilai oleh dua orang, maka nilai yang dihitung adalah nilai yang lebih besar. Misalnya jika seorang peneliti mendapat nilai TMS 90 dan 100, maka nilai yang dihitung adalah 100;
    c) Jika dinilai oleh tiga orang, maka nilai yang dikalkulasi adalah nilai yang diberikan oleh penilai ketiga (PIII).
  3. Jika Nilai TP2I (Usul) lebih besar dari Nilai TP3 (HP), maka penghitungannya adalah:

2

  1. Jika Nilai TP2I (Usul) lebih kecil dari Nilai TP3 (HP), maka selisihnya dihitung seperti berikut:

 

3

 

Nilai-nilai tersebut dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya. Hasilnya dinyatakan sebagai Rata-Rata (%).

Instansi pemohon dinyatakan medapatkan Kewenangan TP2I jika dalam proses akreditasi mampu memenuhi persyaratan Substansi dan persyaratan Manajemen, dengan nilai total paling sedikit 70. Unsur-unsur penilaian tersebut terdiri dari:

No. Unsur Nilai
A. Sistem 49
1.      Pengelolaan 12
2.      Tata Laksana 13
3.      Dokumen 13
4.      Arsip 11
B. Sumber Daya 41
1.      Sarana dan Prasarana 10
2.      SDM:
–            TP2I 14
–            Sekretariat TP2I 15
3.      Pendanaan 2
C. Kelembagaan 10
Jumlah Total 100

Sebagai upaya untuk terus memantau penjagaan mutu penilaian dan penetapan angka kredit JFP di intansi penerima Akreditasi TP2I, berikut ini adalah kewajiban-kewajiban pascaakreditasi TP2I yang harus dipenuhi oleh instansi:

  1. Mempertahankan selisih penilaian antara TP2I dan TP3 di bawah 10% (sepuluh persen). Evaluasi selisih penilaian dilaksanakan tiap tahun dan harus konsisten selama dua tahun berturut-turut;
  2. Menyerahkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang merupakan laporan hasil akhir penilaian angka kredit yang ditandatangani seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam rapat penetapan angka kredit dan menjadi bahan Nota Penetapan Angka Kredit.
  3. Menyerahkan formulir hasil penilaian dan daftar karya tulis ilmiah (apabila ada penilaian unsur pendidikan, kelengkapan berkasnya disertakan).
  4. Menyerahkan tembusan Penetapan Angka Kredit Peneliti Pertama Golongan III/a d. Peneliti Muda Gol III/d yang telah diterbitkan oleh pimpinan Instansi tersebut ke Ketua Tim PKP-PAK-JFP.
  5. Menyerahkan tembusan undangan rapat TP2I ke Ketua Tim Akreditasi TP2I.

Berikut ini adalah daftar 10 instansi yang menerima Kewenangan TP2I, terdiri dari:

No. Nama Instansi Alamat Masa Berlaku
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 2 Mei 2016 s.d. 30 April 2018
2. Badan Tenaga Nuklir Nasional Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 2 Mei 2016 s.d. 30 April 2018
3. Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta 12550 2 Mei 2016 s.d. 30 April 2018
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta 10110 2 Mei 2016 s.d. 30 April 2018
5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710 2 Mei 2016 s.d. 30 April 2018
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 2 Mei 2016 s.d. 30 April 2018
7. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220 1 Juli 2015  s.d. 30 Juni 2017
8. Kementerian Kesehatan Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560 1 Juli 2015  s.d. 30 Juni 2017
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 3 Maret 2016 s.d. 2 Maret 2018
10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jend. Sudirman, Gedung E, Lt. 2, Senayan Jakarta Pusat 1 Juli 2016 s.d. 30 Juni 2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*


15 − five =