Pemberian Kewenangan TP2I

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP. 128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, penilaian angka kredit atas kinerja pejabat fungsional peneliti Kementerian/LPNK/Daerah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Peneliti (JFP). Selanjutnya sejalan dengan otonomi daerah, Kepala LIPI melalui Peraturan Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis JFP memberikan kewenangan kepada Kementerian/LPNK/Daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit JFP pada jenjang Peneliti Pertama Golongan III/a sampai dengan Peneliti Muda Golongan III/d  secara mandiri.

Proses penilaian dan penetapan angka kredit tidak hanya berakhir ketika suatu instansi telah berhasil mendapatkan kewenangan untuk menilai dan menetapkan angka kredit, tetapi LIPI tetap bertanggung jawab dan memantau pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit JFP yang telah didelegasikan ke instansi. Setiap instansi harus tetap meningkatkan mutu proses penilaian dan penetapan angka kredit ini secara terus menerus. Evaluasi dan surveillance dilaksanakan untuk menentukan perpanjangan pemberian kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit bagi instansi. Apabila hasilnya menunjukkan peningkatan mutu pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit, maka pemberian kewenangan dapat diperpanjang, sedangkan apabila terjadi penurunan mutu penilaian dan penetapan angka kredit maka pemberian kewenangan dimungkinkan untuk dihentikan atau dicabut.

Pemberian kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit ini sebagai upaya dalam menerapkan sistem mutu pengelolaan penilaian dan penetapan angka kredit JFP, supaya memperoleh/menghasilkan  output yang transparan, akuntabel dan terdokumentasi dengan baik. 

NO NAMA INSTANSI ALAMAT NOMOR SK KEPALA LIPI MASA BERLAKU
1 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 SK Kepala LIPI No. 342/D/2014 Tanggal 2 Mei 2014 2 Mei 2014 s.d. 30 April 2016
2 Badan Tenaga Nuklir Nasional Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 SK Kepala LIPI No. 342/D/2014 Tanggal 2 Mei 2014 2 Mei 2014 s.d. 30 April 2016
3 Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta 12550 SK Kepala LIPI No. 342/D/2014 Tanggal 2 Mei 2014 2 Mei 2014 s.d. 30 April 2016
4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta 10110 SK Kepala LIPI No. 342/D/2014 Tanggal 2 Mei 2014 2 Mei 2014 s.d. 30 April 2016
5 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710 SK Kepala LIPI No. 342/D/2014 Tanggal 2 Mei 2014 2 Mei 2014 s.d. 30 April 2016
6 Kementerian Kehutanan Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 SK Kepala LIPI No. 342/D/2014 Tanggal 2 Mei 2014 2 Mei 2014 s.d. 30 April 2016
7 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220 SK Kepala LIPI No. 381/D/2013 Tanggal 24 April 2013 1 Mei 2013 s.d. 30 April 2015
8 Kementerian Kesehatan Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560 SK Kepala LIPI No. 616/D/2013 Tanggal 12 Juni 2013 1 Juli 2013 s.d. 30 Juni 2015
9 Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan SK Kepala LIPI No. 184/D/2014 Tanggal 3 Maret 2014 3 Maret 2014 s.d. 30 Februari 2016
10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta SK Kepala LIPI No. 813/D/2014 Tanggal 7 Juli 2014 1 Juli 2014 s.d. 30 Juli 2016

Usulan permohonan kewenangan dalam hal penilaian dan penetapan angka kredit JFP diajukan kepada Kepala LIPI cq. Sekretariat PKP-PAK-JFP dengan alamat:

alamat

Setiap usulan permintaan kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit JFP, diharuskan mengisi Formulir Pengajuan Akreditasi (Lampiran I), Biodata Tim Penilai Peneliti Instansi (Lampiran II), dan Formulir Evaluasi Diri (Lampiran III) masing-masing sebanyak dua rangkap.

Mekanisme penetapan pemberian kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit JFP Kementerian/LPNK/Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

alur

Persyaratan dasar dalam proses pengajuan akreditasi pemberian kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit JFP adalah:

  1. Memiliki paling sedikit satu Profesor Riset, dua Peneliti Utama dan tiga Peneliti Madya;
  2. Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) Kementerian/LPNK/Daerah telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala LIPI;
  3. Jumlah peneliti yang dimiliki Kementerian/LPNK/Daerah paling sedikit 50 orang;
  4. Selisih penilaian antara TP2I dengan Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) tidak lebih dari 10% selama satu tahun terakhir. Bagi instansi yang telah mendapatkan kewenangan, selisih penilaian tidak lebih dari 10% dan dihitung selama dua tahun terakhir.

Persyaratan lanjutan dalam pemberian kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit JFP ini mengacu pada sistem manajemen mutu. Sistem ini mendorong organisasi untuk terus melakukan evaluasi diri, dan memperbaiki mutu kinerja serta produk yang dihasilkan tanpa akhir. Unsur yang digunakan dalam penilaian ini mencakup:

  1. Unsur Sistem meliputi: pola pengelolaan, tata laksana, dokumentasi, dan arsip.
  2. Unsur Sumber Daya meliputi: sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan pendanaan.
  3. Unsur Kelembagaan meliputi: TP2I dan unit kerja Litbang

Untuk memudahkan pelaksanaan penilaian, setiap kriteria dalam instrumen evaluasi dijabarkan menjadi beberapa butir. Berdasarkan data penilaian evaluasi diri dan pembuktian di lapangan, maka setiap butir kriteria diberi nilai secara kuantitatif. Nilai yang diperoleh merupakan jumlah mutlak dari nilai yang perhitungannya sudah ditentukan. Berikut adalah deskripsi total nilai tertinggi setiap unsur dalam instrumen penilaian.

unsur

Kementerian/LPNK/Daerah yang telah memenuhi persyaratan dasar dan nilai mutlak persyaratan lanjutan paling sedikit mencapai nilai 70, akan diberikan kewenangan menilai dan menetapkan angka kredit sendiri untuk jabatan Peneliti Pertama Golongan III/a sampai dengan Jabatan Peneliti Muda Golongan III/d.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PASCA PEMBERIAN KEWENANGANMempertahankan selisih penilaian antara TP2I dan TP3 di bawah 10%. Evaluasi selisih penilaian dilaksanakan tiap tahun dan harus konsisten selama dua tahun berturut-turut;

  1. Menyerahkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang merupakan laporan hasil akhir penilaian angka kredit yang ditandatangani seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam rapat penetapan angka kredit dan menjadi bahan Nota Penetapan Angka Kredit
  2. Menyerahkan formulir hasil penilaian dan daftar karya tulis ilmiah.  (apabila ada penilaian unsur pendidikan, kelengkapan berkasnya disertakan)
  3. Menyerahkan tembusan Penetapan Angka Kredit Peneliti Pertama Golongan III/a sampai dengan Peneliti Muda Gol III/d yang telah diterbitkan oleh pimpinan Instansi tersebut ke Ketua Tim PKP-PAK-JFP.
  4. Menyerahkan tembusan undangan rapat TP2I ke Sekretariat PKP-PAK-JFP.

No Comments

Leave A Reply






4 × = eight