Pemberian Kewenangan TP2I

Berdasarkan SK Menpan Nomor KEP. 128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai instansi pembina jabatan fungsional peneliti salah satu tugasnya adalah memberikan penilaian angka kredit terhadap pejabat fungsional peneliti dari seluruh Departemen/LPND baik tingkat Pusat maupun Daerah dari seluruh Indonesia. Sejalan dengan otonomi daerah dan upaya pemberian kewenangan penilaian sendiri bagi instansi pusat/daerah untuk jenjang Peneliti Pertama III/a sampai dengan Peneliti Muda III/d, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia akan memberikan kewenangan bagi Instansi Pusat/Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional peneliti secara mandiri.
No Kementerian/LPNK SK Masa Berlaku
1 Kementerian Pertanian 394/D/2012 Tanggal 1 Mei 2012 2 Tahun
2 LIPI 394/D/2012 Tanggal 1 Mei 2012 2 Tahun
3 BATAN 394/D/2012 Tanggal 1 Mei 2012 2 Tahun
4 Kementerian Kelautan Perikanan 394/D/2012 Tanggal 1 Mei 2012 2 Tahun
5 Kementerian Kehutanan 394/D/2012 Tanggal 1 Mei 2012 2 Tahun
6 Kementerian ESDM 394/D/2012 Tanggal 1 Mei 2012 2 Tahun
7 LAPAN 535/D/2012 Tanggal 2 Mei 2011 2 Tahun

Persyaratan umum bagi instansi pusat/daerah yang akan mengajukan pemberian kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional peneliti berdasarkan SK Menpan nomor KEP.128/M.PAN/9/2004 adalah sebagai berikut :

  1. Mempunyai minimal 1 orang Profesor Riset dan 3 orang Peneliti Madya.
  2. TP2I telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala LIPI
  3. Selisih penilaian antara TP2I dengan TP3 kurang dari 10% selama 1 tahun terakhir (3 tahun berturut-turut nilainya konsisten)
  4. Mengajukan usulan pemberian kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional peneliti kepada Kepala LIPI

Kriteria khusus dalam PKP-PAK-JFP ini didasarkan pada manajemen mutu. Yang memiliki unsur sistem mutu, sumber daya dan organisasi. Setiap unsur mempunyai nilai yang berbeda, sesuai dengan tingkatan kepentingannya dalam penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional peneliti. Unsur-unsur dan penilaiannya sebagai berikut:

NO

UNSUR

NILAI TERTINGGI

1. Sistem

50

2. Sumber Daya

30

3. Organisasi

20

  Jumlah Keseluruhan

100

Bagi instansi yang telah memenuhi syarat kriteria utama dan kriteria khusus minimal mencapai nilai 70 akan diberikan kewenangan untuk menilai dan menetapkan angka kredit sendiri jabatan Peneliti Pertama dan jabatan Peneliti Muda.

Selanjutnya bagi instansi yang telah diberi kewenangan dalam menilai dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional peneliti, dalam menentukan pejabat yang menandatangani PAK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

  1. Menteri atau pejabat esselon I yang ditunjuk yang membidangi penelitian dan atau pengembangan bagi Peneliti dari Badan Litbang Departemen.
  2. Kepala LPND bagi Peneliti dari LPND yang bersangkutan.
  3. Khusus untuk LIPI ditandatangani oleh sekretaris utama karena Kepala LIPI menandatangani PAK nasional.
  4. Gubernur/Bupati/Walikota atau Badan Litbang departemen yang membawahinya

No Comments

Leave A Reply






eight × 8 =